Riset 3
Keselamatan, keamanan, dan kenyamanan merupakan hal penting yang ingin didapat oleh setiap orang. Pemenuhan aspek di atas dalam kehidupan rakyat Indonesia tampaknya memerlukan perhatian ekstra, mengingat kondisi geografis Indonesia yang mengakibatkan bencana alam dan nonalam sering menerpa dalam kehidupan bermasyarakat.Namun, kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencanana terbilang masih minim. Rendahnya level manajemen mitigasi dan kesiapsiagaan tidak hanya terjadi di kehidupan masyarakat, tetapi terjadi juga di tingkat instansi yang dapat dilihat dari berbagai bukti yang menunjukkan sistem manajemen kebencanaan instansi yang masih lemah.
Isu bencana telah menjadi perhatian global terbukti dengan tercantumnya pada salah satu target SDGs yaitu tujuan ke-11 dan tujuan ke-13. Hal tersebut sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada RAKORNAS PB 2020 “Instansi pemerintah baik pusat maupun daerah harus bersama-sama bersinergi dalam upaya mitigasi dan meningkatkan kesiapsiagaan bencana”. Badan Pusat Statistik merupakan salah satu instansi penting pemerintahan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini menyebabkan sebagian satuan kerja BPS berlokasi di daerah rawan bencana. Namun, BPS sendiri belum memlilki system informasi data mitigasi dan kesiapsiagaan bencana.Hal-Hal tersebut melatar belakangi penelitian ini untuk mengkaji mitigasi dan kesiapsiagaan bencana di BPS.
Mendapatkan gambaran umum mengenai mitigasi dan kesiapsiagaan bencana di Badan Pusat Statistik di seluruh Indonesia.
Mengkaji besaran tingkat mitigasi dan kesiapsiagaan bencana di Satuan Kerja dan Pegawai Badan Pusat Statistik di seluruh Indonesia.
Menganalisis variabel-variabel yang mempengaruhi tingkat mitigasi dan kesiapsiagaan bencana di Satuan Kerja dan Pegawai Badan Pusat Statistik di seluruh Indonesia.
Satuan Kerja (Satker) Badan Pusat Statistik di Indonesia yang terdiri
dari:
Pegawai yang menjadi cakupan penelitian adalah Pegawai
Negeri Sipil (PNS) Aktif dalam lingkungan Badan Pusat
Statistik.
Secara umum, tingkat mitigasi dan kesiapsiagaan bencana satuan kerja BPS terhadap pandemi COVID-19 masih cukup rendah dengan rata-rata IMKB sebesar 40,65. Terlihat pada peta tematik, secara umum Satuan Kerja BPS di Indonesia sudah cukup baik dalam melakukan mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi pandemi COVID-19. Terlihat bahwa Satuan Kerja BPS di Pulau Jawa-Bali memiliki IMKB yang paling tinggi dibandingkan pulau lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa Satuan Kerja BPS di Pulau Jawa-Bali dapat dikatakan sangat baik dalam melakukan mitigasi dan kesiapsiagaan bencana COVID-19 di daerahnya. Sedangkan tingkat mitigasi dan kesiapsiagaan bencana COVID-19 Satuan Kerja BPS di Kepulauan Maluku dan Pulau Papua lebih rendah dibandingkan dengan daerah lainnya.
Tingkat mitigasi dan kesiapsiagaan terhadap bencana alam seperti gempa bumi dan tsunami yang dinilai masih cukup rendah dengan rata-rata sebesar 40,11. Berdasarkan peta tematik tersebut, terlihat bahwa potensi bencana gempa bumi dan tsunami paling banyak terjadi di sepanjang Pulau Sumatera, Pulau Jawa-Bali, Pulau Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua karena di daerah tersebut merupakan pertemuan ketiga lempeng tektonik.
Dari peta tersebut terdapat 92 Satuan Kerja BPS yang memiliki potensi terdampak gempa bumi atau tsunami. Terlihat bahwa mayoritas Satuan Kerja BPS di Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Sulawesi, dan Kepulauan Maluku memiliki IMKB yang lebih tinggi dibandingkan pulau lainnya. Sedangkan Satuan Kerja BPS di Pulau Bali, Pulau Nusa Tenggara, dan Pulau Papua memiliki IMKB yang lebih rendah dibandingkan pulau lainnya sehingga dapat dikatakan Satuan Kerja BPS di wilayah tersebut belum cukup baik dalam melakukan mitigasi dan kesiapsiagaan bencana gempa bumi dan tsunami dibandingkan dengan daerah lain yang memiliki potensi serupa.
Tingkat mitigasi dan kesiapsiagaan bencana untuk satuan kerja BPS yang memiliki potensi bencana banjir yang juga masih tergolong rendah dengan rata-rata sebesar 38,66. Berdasarkan peta di atas, Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, dan Pulau Sulawesi memiliki potensi yang tinggi untuk terdampak banjir. Sedangkan Pulau Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua kurang berpotensi terjadi banjir karena masih banyaknya daerah resapan air dan jarangnya pemukiman penduduk.
Dari peta tersebut terdapat 229 Satuan Kerja BPS yang memiliki potensi terdampak banjir. Terlihat bahwa mayoritas Satuan Kerja BPS di Pulau Sumatera, Pulau Jawa-Bali, dan Pulau Sulawesi memiliki IMKB yang lebih tinggi dibandingkan pulau lainnya. Sedangkan Satuan Kerja BPS di Pulau Kalimantan, Pulau Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua memiliki IMKB yang lebih rendah dibandingkan pulau lainnya sehingga Satuan Kerja BPS di pulau-pulau tersebut dapat dikatakan belum baik dalam melakukan mitigasi dan kesiapsiagaan bencana banjir yang berpotensi terjadi di daerahnya.
Dibuat dengan penuh
© Divisi Pengolahan dan Visualisasi Data Bidang TI PKL 60 POLSTAT STIS T.A 2020/2021
